Hadiri Musrenbang Tingkat Provinsi Kalbar, Bupati Sintang Akan Pelajari Isu Yang Ada

Hadiri Musrenbang Tingkat Provinsi Kalbar, Bupati Sintang Akan Pelajari Isu Yang Ada

Sintang-www.beritasintang.com-Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH kegiatan menghadiri Musyawarah Perencanaan  Pembangunan (Musrembang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jl. A. Yani Pontianak, Kamis, 7 April 2022.

Bupati Sintang menyatakan akan menyimak dan mencermati pokok pembahasan Musrembang tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.

“Kita akan cermati pokok pembahasan dan apa saja isu-isu pembangunan nasional, provinsi dan yang dapat kita selaraskan dengan visi misi pembangunan di Sintang,” kata Jarot Winarno

Musrembang yang dibuka langsung Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji ini dihadiri Anggota Komisi 2 DPR RI Cornelis, Forkopimda Kalimantan Barat, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona Republik Indonesia (Bappenas RI).

Berbagai hal penting terkait isu pembangunan nasional dan Kalimantan Barat dibahas dalam forum Musrembang tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.

Musrenbang kali ini juga dihadiri oleh Anggota DPR dan DPD Dapil Kalbar, Forkopimda Provinsi Kalbar, para Bupati dan Walikota se-Kalbar. Musyawarah mengambil tema “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas Daerah dan Daya Saing”.

Rapat kali ini bertujuan untuk memusyawarahkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mencapai mufakat dalam rangka menyusun RKPD Propinsi Kalbar Tahun 2023.

Dalam pengantarnya, Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyampaikan, saat ini merupakan periode akhir dari masa jabatannya menjadi gubernur. Untuk itu pembangunan ke depan diperlukan skala prioritas.

Menurut Gubernur, selama ini untuk sarana dan prasarana dari sektor pemerintahanan sudah sangat memadai untuk capaian-capaian layanan publik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sudah cukup meningkat.

“Jadi sarana prasana kesehatan dan pemerintahan sudah sangat memadai untuk itu fokus kita tahun depan adalah penanganan IPM dan Infrastruktur.

Sementara, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas RI Slamet Soedarsono menyatakan, secara umum usulan dan pertanyaan yang dihasilkan dalam Musrenbang Kalimantan Barat tersebut bisa menjadi usulan pada Musrenbang Nasional.

“Ini menjadi salah satu output dalam musrenbang kali ini, jadi nanti masih ada tahapan untuk musrenbang nasional, ini nanti akan menjadi masukan yang penting untuk dibahas pada kesempatan berikutnya,” kata Slamet Soedarsono.