2020, Fasilitas PKR Mulai Dibangun!

Gunakan Anggaran Sesuai Skala Prioritas
23/10/2019
Tenaga Kesehatan Diminta Disiplin Melayani Masyarakat
23/10/2019

Florensius Ronny

SINTANG – Progres pemekaran Provinsi Kapuas Raya dipastikan terus berjalan. Bahkan Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Kantor Gubenur Provinsi Kapuas Raya di Kabupaten Sintang.

“Kapuas Raya adalah visi misinya gubenur dan wakil gubernur terpilih. Beliau sampai saat ini masih fokus dan konsen dengan pemekaran itu,” kata Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny, kemarin.

Ronny belum mengetahui secara detail progresnya sampai dimana. Namun, dipastikannya pemekaran Kapuas Raya terus berproses. “2020 sudah dianggarkan pembangunan Kantor Gubernur Kapuas Raya di Sintang. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalbar saat kami melaksanakan orientasi dewan di Pontianak,” ungkapnya.

Menurut Ronny, pihaknya sampai saat ini masih fokus dengan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pembahasan 9 perda. Kendati demikian, DPRD Sintang tetap mendorong dan mensupport Pemerintah Provinsi Kalbar terkait pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

“Kita selalu support lah Pemprov Kalbar,”katanya.

Peran Pemkab dan DPRD Sintang, kata Ronny, hanya membantu mempersiapkan lahan yang bakal menjadi Kantor Gubernur Kapuas Raya. “Kita di sini hanya mempersiapkan lahannya saja,” katanya.

Terkait Gubernur Kalbar akan membawa lima Ketua DPRD menghadap presiden, Ronny menyambut baik ihwal tersebut.  “Sekiranya terealisasi, saya siap mempertanyakan progres Kapuas Raya. Sebab Kapuas Raya adalah kebutuhan bukan lagi keinginan perorangan,” pungkasnya.

Gubernur Kalbar, H Sutarmidji menegaskan bahwa kesiapan atau persiapan Provinsi Kapuas Raya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Semuanya sudah, bahkan untuk Kantor Pemerintahan, Sintang sudah menyiapkan lahannya,” katanya.

Selain itu, ungkap Midji, tahun anggaran 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi mulai melakukan pembangunan fisik di Kabupaten Sintang.

“Untuk fisiknya, tahun depan kita mulai tapi sebutannya tetap Perkantoran Pemerintah. Tidak boleh disebut Kapuas Raya, tapi diperuntukan itu,” katanya.

Olehkarenanya, Midji berharap lima kabupaten yang masuk dalam Provinsi Kapuas Raya harus satu suara. “Saya berharap, semuanya satu suara. Karena saya hanya melanjutkan dari pemerintahan yang lalu, tinggal kita memperjuangkan bersama.
jadi semuanya kita siap,” harapnya.

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusnya soal PKR, Midji memastikam akan membawa Ketua DPRD Kalbar bertemu dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

“Di sana nanti akan kita sampaikan dalam undang-undang Nomor 23 itu perioritas pemekaran adalah Provinsi Perbatasan. Nah, kita kan salah satu Provinsi perbatasan. Ittu jelas amanat undang-undang yang harus dilaksanakan,” katanya.

“Kita juga akan sampaikan data-data tentang ini. Dan saya pastikan Provinsi Kapuas Raya itu tidaklah gagal dan sebagainya,” tambahnya.

Jika nanti di setujui, kata Midji, maka akan menjadi provinsi persiapan selama tiga tahun dan provinsi persiapan itu operasionalnya ditanggung oleh provinsi induk (Provinsi Kalbar,red).

“Itu oke, tidak masalah,” pungkasnya.

Comments are closed.