Perusahaan Wajib Bangun Kebun Mayarakat

Permasalahan Perbatasan Semakin Kompleks, Ini Solusinya…
07/10/2019
Berkunjung Ke Desa Beluh Mulyo, Bupati Sintang Minta Camat Seleksi Pemain Menuju Bupati Sintang Cup 2019
07/10/2019

Nekodimus

SINTANG – Perusahaan perkebunan yang berdomisili di Kabupaten Sintang diharapkan dapat bekerjasama dengan kebun masyarakat yang sudah ada dalam upaya memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luasan HGU kebun perusahaan.

Penegasan ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nekodimus, kemarin.

Nekodemus mengatakan, kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 20 persen dari luasan perusahaan perkebunan yang dituangkan dalam Undang Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sangat direspon positif dari kalangan dunis usaha.

Hanya persoalan dihadapi, dalam upaya mendapatkan areal seluas 20 persen tersebut. Karenanya, sebagai salah satu solusinya, bekerjasama dengan kebun masyarakat yang sudah ada dan kini memasuki masa peremajaan atau replanting.

Menurutnya, kegiatan peremajaan tersebut pembangunannya difasilitasi perusahaan perkebunan yang berlokasi di kawasan tersebut.

“Jadi perusahaan yang melakukan peremajaan hingga kemudian perkebunan masyarakat itu menjadi plasma. Namun keterlibatan perusahaan dalam peremajaan ini dikategorikan sebagai pelaksanaan dari pemenuhan kewajiban perusahaan sesuai yang diatur dalam UU No 39 tersebut,” tutur Nekodimus.

Kerjasama itu, sambung dia, diperbolehkan. Asalkan ada kegiatan  pembangunan kebunnya. “Jadi, tidak sebatas pernyataan bekerjasama saja,  ada pembinaannya, berkesinambungan, dan mereka benar benar disejahterakan,” sarannya.

Selain itu, tegas dia, pemerintah harus tegas dengan perusahaan perkebunan “nakal”. Terutama terkait CSR masing-masing perusahaan. “CSR itu wajib. Tidak ada alasan bagi perusahaan tidak menyalurkannya. Pemerintah harus tegas, kalau tidak perusahaan akan semakin bandel,” pungkasnya.

Comments are closed.